🐊 Sidang Perkara Praperadilan Dipimpin Oleh

Dalamsidang praperadilan kasus no perkara 04/pidpra/2019/PNKDS hari ini dengan agenda pembuktian bukti surat dan dokumen saksi dari kedua belah pihak, atas sangkaan penggelapan motor yang menyeret pria warga Desa Bulungkulon Jekulo ini, Kamis (03/10/2019). Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal Alfa Eko SH MH dengan Jaksa Penuntut Selanjutnya di tempat yang sama, gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Rizieq Shihab dinyatakan gugur oleh Hakim tunggal Suharno, Rabu (17/3/2021).. Kuasa hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, mempermasalahkan sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal. "Seyogianya Pasal 78 ayat 2, Hakim tidak boleh tunggal," kata Alamsyah di seusai sidang putusan praperadilan hari ini. Sebagaikuasa hukum ESS, dia akan melakukan perlawaan terkait praperadilan yang sudah diterima, status tersangkanya gugur. "Perkara Pak Edward sudah diputuskan pada pra peradilan Jakarta Selatan, dikabulkan. Diminta supaya perkara ini dihentikan dan dicabut dari register perkara. Tapi kemudian oleh jaksa ngotot dilanjutkan," jelasnya. Maka dengan otomatis gugatan pihak Wanaartha Life sebetulnya gugur sejak sidang perdana diselenggarakan. "Permohonan dari pemohon pada praperadilan ini dinyatakan gugur oleh hakim tunggal. Dengan KUHAP Pasal 82 ayat 1 huruf d, memang praperadilan itu gugur setelah perkara pokoknya telah diperiksa di Pengadilan Tipikor," ungkap Arjuna. BERNASNEWSCOM - Sidang perkara praperadilan terhadap Polres Bantul digelar di PN Bantul, Jumat 31 Desember 2021. Dalam sidang yang menghadirkan saksi ahli itu, Hakim Gatot Raharjo SH MH mempertanyakan 3 sprindik (Surat Perintah Penyidikan) yang dikeluarkan Polres Bantul dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 3 Januari 2022 dengan agenda Sementaraitu, praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya saksi korban. Dalam proses pemeriksaannya, praperadilan dipimpin hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Saat melaksanakan tugas, hakim tersebut Bisniscom, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang gugatan praperadilan perdana terkait penahanan dan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab oleh tim penyidik Polda Metro Jaya.. Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Petamburan Jakarta Pusat. JAKARTA NKRIKU - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang perdana praperadilan perkara Ruslan Buton, Rabu (10/6/2020). Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Hariyadi.Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntura mengatakan, Hakim Hariyadi didampingi Sidangpraperadilan biasanya mengikuti dakwaan, ketika dakwaan terhadap seseorang dibacakan secara resmi, dan mendahului persidangan, di mana bersalah atau tidaknya pihak yang dituduh ditentukan. Dalam perkara pidana, dalam sidang semacam itu, salah satu hal pertama yang mungkin terjadi adalah jaksa akan berusaha untuk membuktikan keabsahan u12pHR. JAKARTA, - Sidang putusan gugatan praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino akan berlangsung hari ini, Selasa 25/5/2021. Persidangan itu akan digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Sebelumnya gugatan praperadilan diajukan oleh RJ Lino pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan surat bernomor 43/ dan diajukan pada Jumat 16 April 2021 gugatan tersebut RJ Lino meminta KPK menganulir statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane QCC di PT Pelindo II pada tahun 2010. Baca juga RJ Lino Ajukan Gugatan Praperadilan dan Minta Dibebaskan KPK, Berikut Isi Gugatannya... Ia mengajukan gugatannya lantaran merasa bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah dan memiliki ketetapan hukum. Selain itu dalam gugatannya RJ Lino juga meminta KPK segera mengeluarkannya dari Rumah Tahanan Negara Kelas I C Cabang KPK dan memulihkan harkat, martabat, dan nama baiknya. Dalam persidangan yang berlangsung Selasa 18/5/2021, kuasa hukum RJ Lino, Agus Dwiwarso, meminta seluruh gugatan yang diajukan kliennya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Agus menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak sah. Ia menerangkan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan SPDP KPK dikeluarkan pada 15 Desember 2015 yang dihitung sampai saat ini telah lebih dari jangka waktu dua tahun. Baca juga Profil RJ Lino, Eks Dirut Pelindo II yang Ditahan KPK Agus mengatakan bahwa tindakan KPK itu sudah tidak sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 jo Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU KPK. "Karena syarat waktu penghitungan dua tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan tak terlewati dan KPK tidak menerbitkan SP3 terhadap RJ Lino," jelasnya. Berdasarkan fakta itu, sambung Agus, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan RJ Lino terkait Pasal 40 ayat 1 jo Pasal 70C UU KPK tersebut. Agus juga menambahkan berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Mahkamah Konstitusi MK dalam putusan tanggal 4 Mei 2021 telah menyatakan bahwa apabila melewati jangka waktu dua tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak mengeluarkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan gugatan itu, Majelis Hakim juga diminta untuk menyatakan bahwa KPK tidak berhak melakukan penyidikan. Baca juga Mengingat Kembali Kasus RJ Lino yang Pernah Dibawa-bawa untuk Kuatkan Argumen SP3 di KPK Agus menilai bahwa KPK telah melanggar Pasal 11 Ayat 1 huruf b, dan Ayat 2 jo Pasal 70 C UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab kerugian negara pada perkara ini tidak mencapai Rp 1 miliar, namun hanya Rp 329 juta. Pernyataan KPK Dalam keterangan tertulisnya, Kamis 20/5/2021 Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa penahanan dan penyidikan lembaga antirasuah itu pada RJ Lino sah sesuai aturan hukum yang berlaku. Ali menyebut pada proses penahanan, KPK telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memberitahu pihak keluarga. Ia juga menceritakan bahwa pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelabuhan II Persero muncul dari laporan masyarakat pada 5 Maret 2014. Setelahnya penyelidikan dilanjutkan dengan melibatkan 18 saksi, termasuk ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB dan ahli penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Baca juga KPK Serahkan 56 Bukti dan Hadirkan Dua Ahli dalam Sidang Praperadilan RJ Lino Setelahnya berdasarkan keterangan dari ITB dan BPK, KPK menemukan adanya dugaan kerugian negara dan pengadaan QCC yang tak sesuai Undang-Undang. KPK kemudian meminta bantuan tenaga ahli accounting forensic untuk menghitung berapa besar jumlah kerugian negara. "Yang pada pokoknya menyampaikan ada kerugian negara yang timbul sebesar Rp 1,9 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp 17 miliar," sebut Ali. Berdasarkan fakta-fakta itu KPK meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan praperadilan RJ Lino secara keseluruhan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

sidang perkara praperadilan dipimpin oleh